SITUASI DAN KONDISI POLITIK SEKITAR KELAHIRAN PMII

SITUASI DAN KONDISI POLITIK SEKITAR KELAHIRAN PMII

Ada beberapa situasi dan kondisi yang melatar belakangi proses kelahiran PMII saat itu, antara lain situasi politik negara Republik Indonesia, Posisi Umat Islam Indonesia, dan Keadaan Organisasi Mahasiswa saat itu. Namun disini penulis tidak akan mengulas semua situasi dan kondisi politik disekitar proses kelahiran PMII tersebut, tetapi hanya akan sedikit mengulas keadaan organisasi mahasiswa saat itu.

Yang dimaksud dengan keadaan organisasi mahasiswa disini adalah suatu wadah aktivitas para mahasiswa di luar kampus (ekstra universiter dan ekstra kurikuler). Dengan wadah seperti itu aktivitas mahasiswa banyak memberikan andil besar terhadap pasang surutnya sejarah bangsa Indonesia, khususunya generasi muda. Andil tersebut biasanya digerakkan oleh idealisme yang berorientasi pada situasi yang selalu menghendaki adanya perubahan kearah perbaikan bangsanya, sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pancasila dan UUD 1945.

Generasi muda khususnya para mahasiswa merupakan kelompok terpelajar yang mendapat perhatian dari pemerintah, lantaran menyangkut masa depan kehidupan bangsa. Situasi dunia kemahasiswaan saat itu banyak terkait dengan kondisi politik nasional. Sebab sejarah kemahasiswaan di Indonesia pun paralel dengan apa yang terjadi pada dasa warsa 1950-an, kegiatan mahasiswa pada dasa warsa 1950-an banyak berkaitan dengan persoalan-persoalan politik, sebab mahasiswa pada saat itu lebih cendrung merupakan alat partai politik.

[1]) Oleh karena itu wajar kalau organisasi mahasiswa harus terlibat dalam masalah penyusunan kabinet.

[2]) Demikian juga misalnya ketika pelaksanaan Pemilu tahun 1955, organisasi mahasiswa Islam yang diwakili oleh HMI pada saat itu menyerukan kepada masyarakat supaya memilih partai-partai Islam, dan khusus kepada warganya supaya memilih salah satu partai Islam yang disenangi.

[3] Sedangkan dalam pelaksanaan sidang Dewan Konstituante 1957 di Bandung diwakili oleh Porpisi (perserikatan organisasi-organisasi pemuda Islam Indonesia)

[4] yang dipimpin oleh EZ. Muttaqin menjadi peninjau pada pelaksanaan sidang tersebut.

Keterlibatan mahasiswa dalam politik praktis di imbangi pula oleh aktivitas-aktivitas di bidang kepemudaan, baik dalam skala nasional maupun International. Porpisi dan FPII (front pemuda Islam Indonesia) adalah dua organisasi yang telah mengantarkan peran serta para pemuda islam Indonesia. Demikian juga kahadiran GPII (Gerakan pemuda Islam Indonesia) sebelumnya telah memainkan peranan penting dalam hubungannya dengan BKPRI (Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia) yang dipimpin oleh Khairul Saleh.

[1] Dalam pertemuan Kongres Pemuda Islam sedunia (International Assembly of Muslem Youth) pada tahun 1955 di Karachi Pakistan, pemuda Islam Indonesia diwakili oleh PORPISI.

Sementara PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia) dan MMI (Majlis Mahasiswa Indonesia) yaitu wadah federatif organisasi ekstra dan intra-universiter telah memberi warna tersendiri dalam dunia kemahasiswaan. PPMI berdiri tahun 1947 yang didukung oleh organisasi-organisasi ekstra-universiter baik yang beraliran nasionalis, agama, sosialis maupun organisasi lokal. 

Organisasi sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan politik dalam dan luar negeri. Sebagai atas PPMI, maka mahasiswa-mahasiswa yang masih menginginkan kemurnian aktivitasnya dari politik mereka mendirikan organisasi Intra-universiter di tiap-tiap perguruan tinggi beruapa Sema (Senat Mahasiswa) dan Dema (Dewan Mahasiswa) yang akhirnya berkembang menjadi MMI.

[2]  Akan tetapi dalam perjalanan sejarahnya PPMI dan MMI juga sama saja, yaitu kedua organisasi ini tidak bisa melepaskan diri dari soal politik. Oleh karena itu jika mengungkapkan dunia kemahasiswaan secara organisasi pada tahun 1950-an tidak terlepas dari adanya persaingan politik dalam dua tubuh organisasi federatif itu, bahkan persaingan tersebut berlangsung hingga tahun 1965 disaat meletusnya G.30.S/PKI. PPMI dan MMI yang sudah didominasi oleh CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) yang berhaluan Komunis kemudian tamat riwayatnya bersamaan dengan penganyangan terhadap G.30.S/PKI.

 Dinamika kehidupan mahasiswa yang seperti itu telah mendorong sekelompok mahasiswa nahdliyin untuk ikut berperan didalamnya, sebab dalam suasana seperti itu para mahasiswa nahdliyin merasa tidak cukup tersalurkan aspirasinya hanya melalui HMI. Wajar bila akhirnya para mahasiswa nahdliyin segera membentuk wadah tersendiri, disamping alasan intern yakni IPNU sudah tidak lagi mampu mewadahi gerakan para mahasiswa nahdliyin tersebut.